KulWA #22 “Pelayanan Klaim dan Hak Subrogasi Surety Bond”

WhatsApp Image 2017-09-27 at 12.25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halo good readers! Kembali lagi dalam Kuliah Whatsapp (KulWA). Pada KulWa rabu 27 September 2017, kita akan mengupas habis tentang klaim dan subrogasi. Tema pada malam ini adalah “Pelayanan Klaim & Hak Subrogasi Surety Bond”, dan materi tersebut dibawakan oleh Bapak M. Kisworo (Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank). Tak lupa juga disampaikan, yang bertindak sebagai moderator kali ini adalah Bapak Dimas Bimo Aryotejo (Pranata Madya Divisi Klaim dan Subrogasi). Tidak pakai banyak basa-basi, mari kita simak materi KulWA malam ini.

———-MATERI———-

Moderator : Sesi Kuliah Whatsapp edisi ke 22 malam ini bertema “Pelayanan Klaim & Hak Subrogasi Surety Bond”. Tema ini sangat melekat dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari khususnya dengan teman-teman di Bagian Klaim & Subrogasi, mudah-mudahan diskusi kita malam ini tentang Klaim & Hak Subrogasi dapat menambah wawasan kita dalam memproses klaim mengoptimalkan pendapatan subrogasi Perum Jamkrindo.

Sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi tentang narasumber kita :

Nama                                    : Muchamad Kisworo, SE., MM.

Tempat/Tanggal Lahir     : Pekalongan, 24 Februari 1974

Pendidikan                         : S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Jenderal Sudirman, S2 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara

Riwayat Jabatan               : Staf Makasar, Staf Divisi Ops II, Staf KC Jakarta, Kabag Adm & Keu KC medan, Kabag Ops II KC Bandung, Kabag Pengembangan SDM, Kepala KAC PalangkaRaya, Kepala KC Palangkaraya, Kepala KC Bandung Jamkrindo Syariah, Kepala Divisi Pemasaran Jamkrindo Syariah, Kepala Divisi Klaim danSubrogasi Jamkrindo, Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank

Selamat malam Pak Dimas, Bu Nina, Pak Erwin, serta sahabatku insan jamkrindo di seluruh Indonesia. Terima kasih atas masih diperkenankannya saya untuk menyampaikan materi klaim dan subrogasi, walaupun dengan posisi yang sudah tidak relevan dengan jabatan sekarang, saya akan coba me refresh kembali tentang bagaimana pelayanan klaim dan subrogasi, khususnya pada produk Surety Bond.

Pertama-tama mari kita lihat dasar hukum Surety Bond, karena ini adalah pedoman kita dalam bekerja

WhatsApp Image 2017-09-27 at 20.10.28

Dalam paparan di atas, semoga bapak ibu semua sudah pernah membaca isi dari 4 hal tersebut. Malam ini kita akan perdalam di nomor 4 yaitu juklak SB. Kita pelajari beberapa hal pokok dari SB yaitu

WhatsApp Image 2017-09-27 at 20.14.26

Tentang Conditional vs Unconditional dan Indemnity vs Penalty, saya yakin bapak dan ibu sudah sangat paham.

WhatsApp Image 2017-09-27 at 20.16.19

Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika menjamin proyek pemerintah jangan lupa aturan main tentang besar nilai jaminan yang telah diatur. Ketika ada yang melebihi dari nilai jaminan di atas, maka alarm kita harus berdering.WhatsApp Image 2017-09-27 at 20.19.10

Setelah itu kita coba masuk ke timbulnya hak klaim. Kita harus melihat apakah sudah terpenuhi atau tidak hak klaim nya atas pengajuan klaim dari obligee.

WhatsApp Image 2017-09-27 at 20.20.58

Sebagaimana Juklak yang ada di atas, inilah tata cara klaim yang telah diatur, terdapat beberapa ketentuan yang perlu di update yaitu di poin d dan f. Hal ini jika kita bandingkan dengan klaim jaminan uang muka yang biasanya 30 hari dan jaminan pelaksanaan yang biasanya 15 hari sesuai format obligee. Selanjutkan adalah tentang kerugian yang tidak dijamin dan gugurnya hak klaim menurut juklak kita. Ketika terdapat pengajuan klaim, maka kita lihat apakah pengajuan dimaksud tidak termasuk dalam kategori diatas. Bahkan ada juga kategori dibawah ini yang bisa menyebabkan klaim di tolak. Batalnya SB dapat disebabkan karena obligee terbukti memberikan infromasi atau dokumen palsu atau Obligee secara nyata menyembunyikan informasi data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan SB. Ini lah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika memproses klaim SB.

Setelah pengajuan klaim diproses dan dinyatakan layak untuk di setujui serta dibayar, maka kita akan memasuki tahap selanjutnya yaitu Subrogasi. Pengertian subrogasi tentu bapak ibu sudah tidak asing lagi ya, kita akan merefresh tentang bagaimana prinsip2 subrogasi. Prinsip subrogasi adalah diurutkan dalam eksekusi yang paling likuid, biasanya adalah Cash Collateral. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa dasar hukum dari penarikan Subrogasi kita adalah Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR). Kebanyakan kasus yang terjadi adalah SPKMGR tidak ditanda tangani oleh yang berwenang atau bahkan palsu. Hal ini sangat berbahaya mengingat ada konsekuensi hukum di belakangnya. Banyak sekali SPKMGR yang diperoleh tidak ditandatangani oleh yang berwenang, sehingga mengharuskan kita untuk lebih teliti dan cermat dengan memperhatikan Akta Pendirian beserta perubahannya mengenai siapa yang berwenang untuk menandatangani SPKMGR. Ada beberapa perusahaan yang telah mengkuasakan kepada Direktu Utama saja, tetapi ada juga yang harus bersama-sama dengan Komisaris.

Kemampuan menagih subrogasi sangan memerlukan seni dalam mengelola orang. Kerjasama dengan Jamdatun dapat direalisasikan terhadap Terjamin yang memiliki potensi pengembalian namun memiliki attitude yang jelek. Kita harus jeli dalam melihat kasus ini, misalnya Terjamin yang tidak punya kemampuan membayar namun dimasukkan ke Jamdatun, hal ini akan menambah biaya saja.

Moderator : Terdapat persamaan dan perbedaan dalam Surety Bond dan Bank Garansi. Surety Bond bersifat conditional, sedang Bank Garansi bersifat unconditional. Apa yang membuat perbedaan tersebut? Setelah terjadi klaim di cabang, dibuat perjanjian, padahal sebelumnya telah ada perjanjian, apa mungkin untuk menambah perjanjian? Berkaitan dengan pembayaran klaim pada Bank.

Surety Bond dengan Bank Garansi adalah produk subtitusi, permintaan Obligee pasti Unconditional. Sedikit informasi bahwa dari semua jenis jaminan, maka jaminan pembayaran memecahkan rekor dalam rasio klaim baik dalam SB maupun KBG. Tahun 2016 rasio klaim SB jaminan pembayaran 440,40% dan tahun 2017 rasio klaim KBG 572%. Karena malam ini tema kita adalah SB, maka ada beberapa kasus yang akan saya share. Inti dari proses klaim adalah NEGOSIASI, pertemukan Obligee dan Principal. Pedoman selanjutnya adalah KONTRAK, pertemukan Obligee dengan Principle adalah untuk kita dengarkan keduanya, kemudian kita bandingkan dengan hal-hal yang diatur dalam KONTRAK. Ketika principle keberatan dengan tuntutan obligee, maka baca dalam kontrak jalur apa yang bisa digunakan yang tertuang dalam pasal perselisihan, apakah BANI atau Pengadilan. Principle yang merasa keberatan atau dirugikan dipersilahkan menuntut melalui jalur yang diperjanjikan. Dalam beberapa pengalaman tuntutan di pengadilan, beberapa alasan principle kalah karena beberapa alasan yang bersifat KEBENARAN UMUM. Contoh kebenaran umum : 1. Cuaca Hujan (Ketika kontrak di bulan Desember, maka sudah pasti bahwa kontrak ini dikerjakan pada musim hujan), 2. Kondisi jalan ke lokasi susah di akses (kondisi ini seharusnya sudah dilihat ketikan penawaran).

Moderator : Risiko yang ada di industri penjaminan pun disebutnya beragam. Termasuk risiko katastropik yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sehingga perlu juga skema yang bisa mengakomodir potensi tersebut.

Berdasarkan pengalaman kami, untuk sifat Indemnity atau Pinalty itu beberapa Obligee tidak bersifat absolute ya. Kami pernah SB Jaminan Pelaksanaan senilai 9 Milyar namun oleh Obligee diajukan klaim sebesar 4,75 Milyar.

———-SESI TANYA JAWAB———-

Pertanyaan dari Bapak Abdillah (Kepala Cabang Medan)

  1. Seberapa kuat SPKMGR di mata hukum, untuk dijadikan alat bagi Jamkrindo untuk mempush debitur yg wan prestasi untuk segera membayar kewajibannya? Apakah dgn SPKMGR tsb kita bisa menyita aset si debitur tsb utk melunasi kewajibannya?
  2. Saat ini wording pada jaminan baik SB maupun KBG berlaku unconditional? Krn bowheer mengacu ke perpress yg mempersyaratkan jaminan harus mudah dicairkan dan tanpa syarat? Apakah yg dimaksud unconditional dlm hal, bermakna ketika bowheer klaim, perum jamkrindo wajib tanpa syarat langsng membayar. Tanpa harus meminta berbagai dokumen2 tambahan mengenai proyek tsb. Ataukah unconditional tsb berlaku jika ada syarat atau ketentuan yg terpenuhi?
  3. Apabila terdapat sengketa antara bowheer dan principal sampai dengan pengadilan, dimana jaminannya diklaimkan ke jamkrindo, apakah kita wajib membayar klaim tsb terlebih dahulu, tanpa menunggu keputusan incrach pengadilan? Atau kita menunggu incrach keputusan pengadilan keluar?
  4. Menurut bapak, mengenai agunan, apakah agunan dalam bentuk cek atau giro mundur mempunyai kekuatan utk digunakan jamkrindo untuk menagih pembayaran kewajiban si terjamin??
  5. SPKMGR adalah kesanggupan debitur, hal ini termasuk perdata atau hutang piutang. tanggung jawab perusahaan sudah diatur sesuai badan hukumnya. sita menyita hanya dapat dilakukan atas sesuatu yang telah kita ikat sebelumnya pak abdilah.

2.Pengertian sifat unconditional adalah tanpa pembuktian terlebih dahulu. makanya kecermatan dalam membaca kontrak adalah dalam hal apa saja principle akan di klaim oleh Obligee

3.hal ini kembali kepada pasal dalam kontrak pak abdilah, jika memang masih terjadi perselisihan dan jalur yang ditempuh telah di tetapkan. maka kita menunggu keputusan akhirnya

  1. agunan yang berupa cek atau giro mundur adalah salah satu dari pengamanan pembayaran. sebaiknya Cek atau Giro mundur dipecah dalam 4 bilyet. Kenapa? karena ketika kita gagal mencairkan dua atau tiga kali, maka kita bisa masukkan ke pasal penipuan, jadi cek atau giro mundur lebih ditekankan kepada agar principle komit terhadap subrogasi kita. Selalu saya sampaikan “KONTRAK”, bacalah kontrak dengan baik

Moderator : Terkait cek giro mundur atau cek kosong yang kadang di mintakan kepada principal dimana principal ada yang merasa keberatan untuk menyerahkan hal tersebut apa yang dapat kita sampaikan untuk meyakinkan principal tersebut pak.

Jika principle keberatan ya lupakan saja pak dimas, namun ketika principle mau memberikan cek atau giro, selanjutnya adalah minta print out atas nomor rekeningnya untuk mengetahui saldo dan aktifitas rek atas cek dimaksud. Sebaiknya kita diberi cek yang rekeningnya yang digunakan untuk aktifitas perusahaan. Beberapa klaim jaminan pembayaran itu terjadi hanya karena hubungan dagang antara obligee dengan principle yang bersifat umum. mohon untuk tidak masuk ke kontrak yang seperti ini ya. Sedangkan untuk jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan, sebaiknya hindari untuk perusahaan yang menggunakan “Kuasa Direksi”.

Moderator : Dalam pengikatan agunan surety bond dimana penerbitan SP nya melalui agen, kiranya langkah atau arahan seperti apa dapat kita berikan kepada agen Jamkrindo dilapangan dalam pengikatannya

Pengikatan agunan tetap dilakukan oleh Jamkrindo, yang perlu diantisipasi adalah keabsahan SPKMGR yang diperoleh melalui agen. Misalnya dengan Tandatangan SPKMGR wajib diphoto oleh agen, jadi ada dokumentasinya. Cocokkan tandan tangan SPKMGR dengan dokumen KTP atau tanda pengenal yang lain.

Pertanyaan dari Bapak Akhmad Albaasithu (Kepala Cabang Yogyakarta)

Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila KPPN melalui PPK mengajukan pencairan Jaminan Uang Muka sementara case tersebut sedang dalam masa sidang yang diajukan oleh Principal? Mengingat dampak utama yg akan teruji adalah integritas Jamkrindo secara Nasional dalam memutus dan membayar klaim.

Khusus jaminan uang muka melalui KPPN, kita harus menjelaskan kepada principle bahwa jika Jamkrindo tidak membayar maka ada risiko koorporasi disana, sehingga principle harus memahami bahwa ketika uang negara sudah diterima, maka harus di bayar dengan Progress. Jika tidak di bayar progress maka wajib dikembalikan. Mengenai keberatan dr principle tetap diarahkan melalui pengadilan. Tuntutan dalam pengadilan itulah yang akan dijadikan dasar perhitungan kembali uang muka, jika principle dinyatakan menang oleh pengadilan. Dan sampai juga kepada principle bahwa KPPN memiliki mekanisme pengembalian uang muka jika sudah di putus oleh pengadilan.

Pertanyaan dari Bapak Arif Wicaksana

  1. Apakah boleh unconditional di pasangkan dgn indemnity? Jd cuma sebesar kerugian yg d byr, bertentangan tidak antara conditional dgn indemnity? Apakah hrs selalu dgn sistem penalty kalo unconditional untuk wording sb? karena kalo pinalty kan rugi
  2. Terkait dengan bank garansi…ada bbrp pengajuan bank garansi dri mitra dimana nilai penjaminannya sangat besar diatas 15M…terkait dengan wewenang pemutusan nilai yg terbatas…dimana ada pihak bank yg menanyakan apakah bisa sertifikat penjaminannya dipecah agar sesuai dengan kewenangan cabang terkait…karena di pesaing bisa dilakukan hal tersebut menjadi bbrp sertifikat dengan satu kontrak..?

  1. Conditional Indemnity atau Conditional Pinalty atau Unconditional Indemnity atau Unconditional Pinalty. Semua pasangan itu ada pak arif karena Conditional itu lawannya UnConditional sedangkan Indemnity lawannya Pinalty. Sifat penalty atau indemnity melekat pada jenis jaminan. Misalnya jaminan penawaran dan pelaksanaan itu penalty. Bahkan ada kasus di atas yg saya sampaikan klaim jaminan pelaksanaan sebesar 9 milyar yg sifatnya pinalty namun diajukan sebagai indemnity sebesar 4,75 milyar dan setelah dilakukan negosiasi dibayar oleh principle secara bertahap yaitu 1 M, 1M, 1M dan 1,75M. Tetapi sekarang sudah dicabut klaimnya. Obligee dari kasus tersebut adalah PT. Wijaya Karya.
  2. Untuk pertanyaan nomor 2, berpeganglah pada kontrak. Setahu saya biasanya tidak boleh dipecah pecah BG nya. Kita di pusat pasti bisa menelusuri jika itu dipecah-pecah. Lakukan sesuai SOP kewenangan yang berlaku karena jika terjadi risiko tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk yang kewenangannya lebih tinggi, silahkan berjalan paralel analisanya. Tidak usah menunggu berkas lengkap, kirim saja kontrak dan laporan keuangan Principle dulu untuk kajian awalnya.

———-KESIMPULAN———–

Moderator : Berdasarkan pemaparan yang telah di sampaikan oleh M Kisworo dapat di simpulkan

Tidak ada kata lain Dalam pelayanan klaim kita perlu memmperhatikan hal2 yang telah di atur dalam juklak dan ketentuan selanjutnya adalah tentang kerugian yang tidak dijamin dan gugurnya hak klaim  apa saja menurutt Juklak kita batalnya SB dapat di sebabkan karena Obligee terbukti memberikan infromasi atau dokumen palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan SB merupakan beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika memproses klaim SB setelah pengajuan klaim diproses dan dinyatakan layak untuk di setujui serta dibayar, maka kita akan memasuki tahap selanjutnya yaitu Subrogasi untuk sifat Indemnity atau Pinalty itu beberapa Obligee tidak bersifat absolute . SPKMGR adalah kesanggupan debitur, hal ini termasuk perdata atau hutang piutang. tanggung jawab perusahaan sudah diatur sesuai badan hukumnya. unconditional adalah tanpa pembuktian terlebih dahulu, bacalah “KONTRAK” dengan baik. Dan perlunya skill “Teknik Negosiasi” karena memang klaim SB ini memerlukan teknik negosiasi yang baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s