KulWA #24 “Pemeringkatan & Pendampingan UMKM Pendukung Bisnis Penjaminan”

WhatsApp Image 2017-10-11 at 09.44.30.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderator : Tema ini sangat melekat dengan apa yang kita kerjakan sehari2 khususnya dengan teman2 di Bagian Pemeringkatan UMKM & Konsultasi Manajemen, mudah2an diskusi kita malam ini untuk mendukung Pendampingan UMKM bagi Bisnis Penjaminan yang saat ini sudah di gagas oleh Perum Jamkrindo.

Langsung dengan narasumber kita Ibu Nina Kurnia Dewi, sebagai Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM & Konsultasi Manajemen. Berikut disampaikan profil narasumber pada materi kali ini :

Nama                                    : Nina Kurnia Dewi

Tempat/Tanggal Lahir     : Pekalongan, 18 Mei 1971

Pendidikan                         : S1 Jurusan Teknologi Industri Pertanian, IPB Bogor (1993)

  S2 Master Business of Administration, The University of Queensland Business School, Australia (2002)

Riwayat Jabatan               :

Ditugaskan pada beberapa posisi senior manajer (setingkat di bawah Direksi) di Perum Jamkrindo, antara lain Kepala Cabang Jamkrindo Mataram (2011), Kepala Divisi Umum (2012), Kepala Divisi Renbang, Pejabat Pengkaji Utama (2013), Kepala Divisi Penjaminan Program, Kepala Divisi SDM (2014), Kepala Kantor Wilayah 1 Jakarta (2015) dan saat ini adalah Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM & Konsultasi Manajemen.

———-MATERI———-

Baik bapak dan ibu…, malam ini ada 4 hal yg ingin saya sampaikan.

  1. Tentang Pemeringkatan UMKM
  2. Tentang Pendampingan UMKM
  3. Pemeringkatan dan Pendampingan UMKM sebagai Pendukung Bisnis Penjaminan
  4. Progres Pekerjaan di Divisi PUKM Jamkrindo

Tentang Pemeringkatan, mungkin perlu sy share definisi, karena sebagian orang (mungkin kita di sini) juga masih belum memahami dg baik istilah tersebut. Istilah umum utk pemeringkatan ini di literatur maupun bahasa, adalah credit rating, atau pemeringkatan kredit. Bahkan Banyak orang masih sulit membedakan Biro Kredit (Credit Bereau) dan Biro Pemeringkatan Kredit (Credit Rating Agencies). Untuk membedakannya, ada baiknya kita melihat dari sisi bagaimana masing-masing jenis interaksi kredit diantara kedua lembaga itu dan bagaimana keduanya terkait dengan kelayakan kredit.

Pemeringkatan kredit adalah alat yang menyediakan informasi kepada investor perihal profil dan kondisi seseorang atau usaha, dimana umumnya sering dikaitkan dengan risiko kredit bila ybs menerima kredit. Istilah rating sering digunakan, karena memang penilaian dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan ini bahkan untuk validitas, seringkali diminta yang telah diaudit. Mungkin kita kenal dengan praktika bagaimana Jamkrindo diperingkat oleh lembaga pemeringkat. Pemeringkat UMKM adalah analog dengan hal tersebut, dimana yang dinilai, dilihat profil dan kondisi keuangan maupun non keuangan adalah UMKM, pahlawan tangguh semua bangsa dan penopang ekonomi negara.

Pemeringkat atau Pemeringkatan UMKM bisa dikenal dengan SMEs Rating, atau sebagian menggunakan istilah SMEs Credit Rating adalah sebuah kegiatan menilai kemampuan UMKM dan memprediksikan (forward looking), bagaimana bila sang UMKM tersebut menerima kredit. Namun tantangannya adalah UMKM kita ini tidak memiliki laporan keuangan.  Yang ada mungkin catatan sederhana, atau pengakuan2 mereka yg dicatat sebagai profil UMKM tersebut oleh petugas lembaga pemeringkat. Dari sini, biar tidak banyak diprotes oleh industri pemeringkatan, maka hasil Pemeringkatan UMKM ini disebut dengan hasil scoring. Selanjutnya, Lembaga Biro Kredit, ini adalah sebuah institusi yang memiliki data dan informasi sehubungan track record seseorang, yang dapat berupa cataan transaksi keuangan, kredit, kartu kredit, dll.  Dari sini juga dapat dihasilkan scoring, terkait dengan bagaimana selama ini seseorang tsb memenuhi kewajiban kredit.

Moderator : Dapat kita garis bawahi istilah umum untuk pemeringkatan ini di literatur maupun bahasa, adalah credit rating, atau pemeringaktan kredit. Definisi dari pemeringkatan kredit adalah alat yang menyediakan informasi kepada investor perihal profil dan kondisi seseorang atau usaha, dimana umumnya sering dikaitkan dengan risiko kredit bila ybs menerima kredit

Selanjutnya, Kenapa Pemeringkatan UMKM di Jamkrindo ada ?

Pentingnya kegiatan pemeringkatan UMKM di Indonesia sudah dibahas lama oleh stakeholder yaitu BI (sebelum lahirnya OJK). Bahkan BI sdh melakukan studi tentang pentingnya keberadaan lembaga ini sejak 2009, dengan berbagai studi yg mereka lakukan.  Bahkan hingga 2016 pun BI masih memiliki kegiatan penelitian terkait lembaga pemeringkatan UMKM. Gayung ini…bersambut oleh bapak2 di OJK.  Lembaga Pemeringkatan sudah dibahas, karena UMKM dilihat sebagai entitas bisnis strategis, namun asymmetric information lah yang membuat semua lender/kreditur melihat kredit kepada UMKM ini berisiko. Karena berisiko, maka tingkat bunga juga tidak bisa rendah…alias tinggi.  karena untuk memperoleh debitur UMKM, maka lender harus mengeluarkan effort yang banyak.  Misalnya, harus kirim AO beberapa kali untuk melihat kemampuan UMKM. Ini juga karena UMKM kita yg hebat tersebut, tidak semua memiliki catatan keuangan. Biaya perolehan debitur, atau biaya akusisi debitur tinggi untuk UMKM.  Karena info ttg UMKM tidak tersedia secara komprehensif. Bahkan sebelum lahirnya UU Penjaminan, bahasan ttg Lembaga Pemeringkatan UMKM ini sudah mnjdi topik FGD. Karena otoritas keuangan kita, ingin sekali tingkat bunga turun utk UMKM, disertai kemudahan lainnya seperti kecepatan proses, fasilitasi ketiadaan agunan dll. Kalau KUR dg 9% itu kan…policy ya.

Idealnya menurut otoritas keuangan BI dan OJK, adanya lembaga pemeringkat UMKM akan membantu UMKM menikmati bunga lebih rendah, karena sudah ada profil UMKM tersebut sebagai dasar keputusan kredit. OJK memandang (setelah mempelajari praktika banyak negara), lembaga pemeringkat UMKM ini dapat bersifat independen, dan merupakan group atau bagian dari perusahaan penjaminan. Mengapa? Karena perusahaan penjaminan adalah lembaga yang independen.  Mitra lender nya banyak.  Jadi kalau pemeringkatan UMKM ini dekat dengan perusahaan atau lembaga penjaminan, maka hasil pemeringkatan UMKM ini akan dapat ditawarkan ke berbagai lender, sesuai kebutuhan dan karakter baik UMKM nya maupun kreditur nya. Lembaga Pemeringkatan UMKM dalam salah satu hasil studi BI kita, memang direkomendasikan dilaksanakan oleh lembaga yang dimiliki oleh perbankan.  Karena hasil penilaian ttg UMKM ini akan dimanfaatkan bersama. Namun….kondisi sistem keuangan kita saat ini sudah lebih rame dengan lembaga2 kuangan non bank. Jadi keberadaan lembaga peringkatan yang dekat dengan lembaga penjaminan….adalah ideal.

Intinya… dari banyak studi BI dan pemikiran2 OJK serta himbauan sering financial inclusion dan akses pembiayaan…menggelorakan perlunya lembaga pemeringkatan. Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, Jamkrindo lah yg banyak diajak diskusi ttg hal ini. Memang di awal2 diskusi ttg pentingnya lembaga pemeringkatan, saya ingat dilakukan oleh OJK di sekitar awal 2015 dengan partner diskusi Asippindo atau asosiasi perusahaan penjaminan… Isinya ya Jamkrindo juga. Kondisi tersebut agak serupa dengan lembaga pemeringakatan UMKM di negara lain: India (SMERA ini group nya CGTMSE – Jamkrindo nya India). Korea yaitu oleh KED (Korea Enterprise Data), yaitu group atau anak usahanya KODIT (Jamkrindo nya Korea). Lebih lanjut…lahir UU Penjaminan No. 1 th 2016, UU No. 1/2016 tentang Penjaminan, Pasal 52 ayat (2) bahwa Perusahaan Penjaminan dapat menggunakan jasa lembaga penunjang penjaminan, antara lain lembaga pemeringaktan UMKM dalam rangka menyediakan inforrasi atau database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Lengkaplah sudah…cocok sekali Pemeringkatan UMKM ini ada di Jamkrindo.

Ini juga menjadi perhatian stakeholder lain yg di 2015 diperhatikan oleh OJK, bahwa di Indonesia ini, data UMKM belumlah terintegrasi. Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN banyak sekali yg merupakan pembina UMKM. Hal ini dapat dicirikan dengan adanya nomenklatur “UMKM” pada jabatan-jabatan di 23 kementrian dan lembaga. Memang koordinator pengembangan UMKM adalah Kemenkop & KUKM, namun praktiknya…data UMKM ini ada di mana-mana. Pembinaan jg dilakukan oleh kementrian lembaga tsb sesuai kompetensi dan program kerja mereka dan itu semua tidak menyebabkan adanya integrasi. Pada awal membicarakan ttg pemeringaktan UMKM ini, OJK bermimpi…agar inisiatif yg dilakukan oleh Jamkrindo nantinya dapat terwujud sebagai sebuah lembaga independen Pemeringkatan UMKM. Saat ini inisiatif itu telah ada, namun tentunya sebagai BUMN yg harus mandiri dan bahkan menghasilkan laba, Perum Jamkrindo yg berbisnis utama penjaminan ini…perlulah didukung dg output pemeringkatan UMKM.

Moderator : Terimakasih Bu Nina atas pemaparan yang menarik mengenai pentingnya lembaga Pemeringkat UMKM. Dari Pemaparan dari bu Nina dapat di rangkum..Lembaga pemeringkatan UMKM di Indonesia sangatlah diperlukan. Tujuan pembentukan jasa pemeringkat kredit menyediakan benchmark menjadi sektor UMKM. Dengan di dukung OJK dan adanya Perum Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan merupakan lembaga yang independen yang memiliki banyak mitra lender.  Jadi jika pemeringkatan UMKM ini dekat dengan perusahaan atau lembaga penjaminan, maka hasil pemeringkatan UMKM ini akan dapat ditawarkan ke berbagai lender, sesuai kebutuhan dan karakter baik UMKM nya maupun kreditur nya.

Sungguh saya memanfaatkan forum Kulwa untuk menghasilkan persepsi dan pemikiran yg sama bagi insan Jamkrindo. Jadi penjelasan panjang lebar tersebut untuk menyamakan pemahaman ya. Jadi memang inisiatif pemeringkatan UMKM ini sangat bertujuan untuk mendukung access to finance bagi UMKM Indonesia. Bagi Jamkrindo, tentu saja pemeringkatan UMKM ini adalah upaya pendukung untuk memilih atau menyeleksi UMKM handal, yang akan jadi pasar Jamkrindo. Bahasa marketingnya, Pemeringkatan UMKM menempatkan diri sebagai pendukung terciptanya pasar penjaminan perusahaan. Atas pembicaraan dg OJK (baca: bbrp kali FGD dan rapat) di tahun 2015, maka perusahaan membentuk Tim Pemeringkatan UMKM, yang tugasnya melakukan penilaian dan memeringkat UMKM. Saat itu tim mengambil 10 UMKM dan dilakukan penilaian kondisi usaha dan kesiapannya menerima kredit. Saat itu kita menggunakan metodologi yg ada di SOP Kredit Umum, sekitar 5C dan 4P. Kita scoring, dan 10 UMKM itu mendapatkan hasil penilaian ttg kondisi dan profil usaha. Launching Pemeringkatan UMKM melalui pemberian sertifikat pemeringkatan ini dilaksanakan di Bali, 16 November 2016, saat pelaksanaan Seminar Internasional Penjaminan (The International Guarantee Seminar). Pemberian sertifikat pemeringkatan dilakukan oleh Muliaman D Hadad, yang sekaligus membuka Seminar. Para UMKM diberikan sertifikat yg dittd oleh Dirut Jamkrindo, dan kami monitor, 10 UMKM itu selanjutnya mendapatkan KUR serta dijamin Jamkrindo.

Hal ini mmg wajar karena penilaian kelayakan kredit bukunya sama, antara kita dan bank. Prakteknya memang dengan metodologi sederhana saat itu, kita janjian dengan para lender (bank) utk “memilih” UMKM bersama. Dengan kegiatan launching itu paling tidak pemeringkatan UMKM sudah dilaksanakan. Selanjutnya, tepatnya di awal 2016, Divisi Pemeringkatan UMKM & Konsultasi Manajemen dibentuk perusahaan. Tugas kami di awal2 adalah menyusun metodologi pemeringkatan tersebut, dengan dasar literatur yang lebih banyak, antara lain memanfaatkan hasil penelitian bank Indonesia. Peran OJK juga cukup baik, dimana mereka memfasilitasi kegiatan FGD maupun rapat2 kami dengan para mitra lender baik bank maupun non bank.

———-SESI TANYA JAWAB———-

Pertanyaan dari Sdr. Danar (Kantor Cabang Kudus)

Bagaimana control yang dilakukan Divisi PUKM ttg validasi atas data yg tercatat dalam Pemeringkatan UMKM? Seperti yg kita ketahui bahwa yg menjadi ‘surveyor’ atas program pemeringkatan adalah Universitas yg sudah MOU melalui mahasiswa. Apakah tetap akan ada sampling untuk pengecekan data UMKM? Karena sebelum nantinya data ini dipergunakan pihak yg membutuhkan, tentu saja kita harus menjamin keabsahan data tersebut

Apa yg dilakukan Divisi PUKM di awal2 tahun lalu adalah menyusun perangkat (baca: kebutuhan perangkat TI) dan metodologi pemeringkatan. Ttg validasi data UMKM… spt yg saya sampaikan, memang sangat tergantung kerjasama para UMKM yg kita ambil datanya, juga para surveyor (kami menyebutnya enumerator, istilah BI) untuk melaksanakan tugasnya. Tentu… para surveyor bahkan tenaga kita sendiri di Div PUKM, kita latih, dan kalau utk SDM internal, tepat belajar bersama. Kami dibantu teman2 dari universitas, di awal2 mmg dibantu UI. Dan yg turun ke lapangan, bukan mahasiswa…namun para dosen muda, atau mereka yg sudah punya pengalaman mensurvey. Di sini sebenarnya Mas Danar, tantangan pemeringaktan UMKM.  karena UMKM tidak memiliki laporan keuangan, bahkan kita lah yang ngajari dulu. Namun konsistensi mereka menjawab kuesioner, kewajaran pengakuan mereka atas omset dan aset, termasuk kondisi rumah mereka dan lokasi usaha…akan menjadi dasar surveyor melakukan justifikasi terhadap jawaban mereka, yg selanjutnya dimasukkan dalam scoring system.

Tentu saja di awal penetapan metodologi tersebut, kami lakukan sampling. Saat itu dilakukan terhadap 200 UMKM di wilayah jabodetabek. Selain itu…keabsahan metodologi yg ada saat ini, kami juga uji dan referensikan melalui para ahli (internal kita level Kepala Divisi dan mitra bank non bank), serta 1 hasil penelitian BI ttg “Measuring SMEs Credit Rating in ASIA”. Ini terus terang salah satu buku pintar kita di awal pembentukan divisi. Yang menarik UMKM di Asia bahkan di dunia…ya sama saja… masih banyak perlu bimbingan. Mereka mmg umumnya tak memiliki catatan keuangan. Bahkan ya itu… kita perlu memberi tahu alias ngajari. Yang menarik lagi dari buku pintar tersebut adalah, bahwa di negara2 Asia, digunakan 2 aspek menilai UMKM, yaitu Penilaian aspek keuangan dan aspek non keuangan. Semakin besar usaha, UMKM akan semakin memiliki laporan keuangan.  Porsi penilaian aspek keuangan (karena sdh ada catatan keuangan) akan semakin besar utk usaha menengah. Tentu sebaliknya, semakin kecil usaha…. Si Mikro atau usaha Mikro, porsi penilaian non keuangan nya semakin besar. Ini menyangkut karakter, sikap, manajemen, pengetahuan, bahkan latar belakang pendidikan dan pengalaman

Nambahi sedikit utk teman2 lain, Kabupaen Kudus dengan kepemimpinan Bupatinya, menghasilkan data UMKM yang cukup valid. Ini karena data UMKM di Kudus disusun mulai dr RT RW. Data UMKM Kudus ini sudah kami uji, namun baru sekitar 40% memenuhi scoring Jamkrindo. Dengan kata lain, dg tools kita ini, maka info UMKM semakin  banyak, karena dlm kuesioner kita termasuk mendata kondisi aset alias agunan.

Pertanyaan dari Sdr. Rudolfo (Cabang Ternate)

Dalam hal Pendampingan UMKM, saya lebih menyoroti bagaimana dengan UMKM2 yg usahanya sudah macet atau dlm artian Klaim di Jamkrindo Namun disebabkan karena kesalahan Manajemen Usaha dri UMKM tsb. Apakah Kita Jamkrindo yg memiliki Divisi Pemeringkatan UMKM dan Pendampingan, kita tetap Mendata UMKM tsb dan menjadi salah satu tugas divisi terkait untuk mendampingi UMKM tsb untuk menumbuhkan Usahanya kembali?

Thanks Rudolfo, You are jumping to my further presentation. But I like it anyhow. Sik ya, saya tak bertanya sendiri dulu:

Bu Nin…..kok terus ada Bagian Konsultasi Manajemen di Divisi PUKM Jamkrindo?

Ini sebenarnya tak lepas dari kondisi UMKM kita yg perlu banyak bimbingan.  Untuk mendata mereka saja…, kita mendekatinya sambil melakukan pendampingan alias coaching. Kebetulan PP 41 kita mengatur di lingkup usaha bhw Jamkrindo dapat memberikan jasa konsultasi dan jasa manajemen.  Ini karena masuk lingkup, dapat diterjemahkan perlu ada biaya dari UMKM. Maka utk hal tsb kemudian lebih digunakan istilah pendampingan. Pertanyaan Rudolfo, ini kaitannya dengan kegiatan pengendalian kredit. Dengan modal bisnis kita yg hampir semuanya CAC…maka kegiatan pengendalian menjadi tidak ada lagi. Saya perhatikan hanya ada 1 SOP kita yg masih mengandung kegiatan pengendalian, saya lupa rasanya untuk kredit umum. Sebagai guarantor, tentunya fungsi pengendalian tidak hilang.  Namun dengan skema CAC, maka pengendalian lebih ke arah performance portfolio kredit dengan mitra lender tertentu. Pilihan kedua, adalah mengendalikan kredit-kredit yang kategori besar, dimana diperlukan monitoring baik ondesk (berdasarkan laporan bank) maupun on the spot (visit usaha debitur). Tentu saja kegiatan pengendalian kredit idealnya dilaksanakan oleh unit kerja yang dekat dengan debitur Terjamin. Saat ini, Div PUKM sedang menyiapkan tools juga utk bagaimana melakukan pendampingan, bagi para Terjamin maupun calon terjamin.

Pendampingan adalah kompetensi baru bagi Jamkrindo saat ini. Walaupun utk Terjamin, maka kegiatan pendampingan adalah kegiatan pengendalian, updating kondisi debitur. Sementara bagi calon terjamin, kegiatan visit UMKM ini utk kelayakan penjaminan…. pasar penjaminan tadi, cari UMKM yg siap didanai dan dijamin. Karena jujur saja, pola CAC membuat kita melupakan hal ini. Bahkan bertanya kolektibilitas kredit kepada bank pun tidak dilakukan lagi. Pendampingan ini adalah yg didambakan para UMKM, karena bank atau non bank atau para lender itu rajin sekali di depan, agar kredit segera mengucur. Setelahnya, UMKM sangat memerlukan pendampingan. Siapa yg mau didampingi menjadi tantangan kita di manajemen kantor pusat perlu menggodognya, karena banyaknya UMKM terjamin kita saat ini. Di beberapa lender, kegiatan pendampingan UMKM dioutsourcingkan dan yang saya tahu salah satunya PNM.

Moderator : Wah berarti ada kesempatan untuk kita semua insan jamkrindo untuk melakukan pendampingi UMKM yang sudah dijaminkan oleh Jamkrindo ya Bu?

Ya. Harapannya UMKM yang bagus kreditnya bs repeat order dijamin lagi. Yang kurang bagus kita bisa kurangi risiko klaim nya. Kalau dlm kredit berjalan dan batuk2…kita merangkul UMKM tsb…maka mereka akan mengingat kita dg baik. Bila kemudian kredit macet dan klaim, kan kita sdh kenal utk bs kita kulik2 subrogasinya. Kata kuncinya tentu picky alias kita pilih2 Terjamin mana yg perlu didampingi td. Karena setahun ini kita nambah 2 sd 3jt debitur. Dan ini semua tdk kita kenal dg baik karena model CAC. Yang model penjaminan langsung pun, suretyship misalnya, banyak yang tidak tahu dengan baik Terjamin tersebut. Bahkan proses bisnis proyekpun kita tidak tahu benar, karena kebanyakan datang dari teman-teman agen.

Pertanyaan dari Rinanto Dedy (Kepala Cabang Bandung)

  1. Di era Internet of things seperti saat ini, dengan metodologi penilaian yang masih menggunakan 5C dan 4P untuk melakukan scoring, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menikai 1 umkm? Apakah dimungkinkan ke depannya menggunakan metoda psikometrik maupun biometrik sebagaimana yang digunakan oleh lembaga fintech untuk mempercepat proses scoring?
  2. Apakah ke depannya, scoring ini akan digunakan sebagai salah satu syarat utama untuk bisa memperoleh kredit?

 

  1. Mas Dedi, we would come to that condition. Lama memang dengan cara kuno ini dalam menilai UMKM, selain itu, ongkosnya juga sangat besar. Namun, bukankah sekelas Amartha saja yg sdh online semua juga masih mengunjungi calon debitur? Memang metodologi yg ada di pemeringkatan kita ini, agak cenderung memenuhi kriteria bank karena ada info agunan segala. Tentu, kita sedang terus berhitung dengan psikometrik maupun biometrik. Namun kedua metode tersebut juga memerlukan biaya yang sangat besar. Kami dengan Pak Amin sdg terus memikirkan ini dan yg terdekat, kita gandeng dulu PBK, Pefindo Biro Kredit, minimal ada tambahan info ttg track record keuangan calon terjamin kita. Yg ini lebih friendly harapannya… alias terjangkau kocek jamkrindo. Psikometrik saat ini ditawarkan oleh beberapa provider asing, oleh karena itu saat ini kami sedang berusaha mengembangkan metode yang serupa dengan kemampuan sendiri. Kecuali dengan kemudian kita bisa menetapkan tarif IJP yang dapat mengakomodir biaya-biaya tersebut.
  2. Scoring Jamkrindo alias Pemeringkatan? Ke depan sekali, harapannya mengarah ke sana. Penjaminan langsung saat ini masih di Suretyship, namun kualitas penjaminan kita perlu untuk lebih ditingkatkan. Scoring ini dapat membantu. Namun di tahap inisiatif ini, tentu kebutuhan data yang banyak dari metodologi kami tidak akan mengganggu bisnis. Silahkan untuk dapat menggunakan scoring yang ada, namun berikan kesempatan UMKM yang datang ke kita atau via agen untuk dapat mengisi data selengkap mungkin. Pak Amin sudah menjadi Panglima kita semua di bisnis penjaminan. Harapannya, kita dapat jalan dengan skema CAC namun tetap prudent. Dan mulai menghidupkan kembali penjaminan langsung, yang akan mendekatkan kita lagi ke UMKM, menjalankan dengan baik peran penjaminan kita ini.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s